BUNTOK (BNews) – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2026, yang secara resmi dibuka oleh Asisten II Setda Barsel, Yoga Prasetyanto Utomo, di Aula Kantor PKK Barito Selatan, Senin (19/1).
Dalam sambutannya, Yoga menyampaikan bahwa FGD ini menjadi bagian penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“FGD ini merupakan langkah penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga sudah sepatutnya kita memberikan perlindungan dan pemenuhan hak yang setara,” ujar Yoga.
Menurutnya, Ranperda yang sedang disusun diharapkan mampu menjadi payung hukum yang menjamin aksesibilitas, kesetaraan kesempatan, serta perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Barito Selatan (Barsel).
“Ranperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam menjamin aksesibilitas, kesetaraan kesempatan, serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Barito Selatan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan saran konstruktif agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan dari Dinas Sosial, Haris, mengatakan bahwa FGD ini menjadi wadah dialog inklusif untuk menghimpun aspirasi dari berbagai pihak, khususnya penyandang disabilitas, sehingga Perda yang disusun berperspektif hak asasi manusia dan menjunjung prinsip kesetaraan serta non-diskriminasi.
“Melalui FGD ini, kami membuka ruang dialog yang inklusif untuk menghimpun aspirasi, pengalaman, serta masukan dari berbagai pihak, khususnya penyandang disabilitas. Hal ini penting agar Perda yang disusun benar-benar berperspektif hak asasi manusia serta menjunjung prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi,” ujar Haris.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Syahrani, Kepala Bagian Hukum Setda Barsel Yohanes, serta perwakilan perusahaan yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Barito Selatan (Barsel).
Pewarta: E.R. Sakdiah
Uploaded: Akhmad Madani
