BNews, KALIMANTAN TENGAH — Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Kalimantan Tengah, Sugi, meminta pemerintah untuk memaksimalkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin tebal akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.
Menurut Sugi, kondisi kabut asap yang terus memburuk harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan. Pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga harus memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang setiap hari terpapar asap.
“Pemerintah harus hadir dengan langkah nyata. Ketika kabut asap semakin tebal, kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi persoalan yang ditangani seadanya. Masyarakat membutuhkan perlindungan, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, serta langkah antisipasi yang jelas dari pemerintah,” tegas Sugi.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, menyediakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan partikel asap, memperkuat fasilitas kesehatan, serta melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala dan menyampaikan informasinya secara terbuka kepada masyarakat.
Selain itu, Sugi menilai kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus. Apabila kualitas udara memburuk, pemerintah juga perlu mempertimbangkan langkah perlindungan tambahan, termasuk penyesuaian aktivitas luar ruangan dan kegiatan belajar mengajar sesuai kondisi di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi dampak karhutla sendirian. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan keselamatan rakyat. Penanganan karhutla harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak,” lanjutnya.
Lebih jauh, Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Kalteng tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat reaktif ketika api dan kabut asap sudah meluas. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan karhutla.
BEM SI Kerakyatan Kalimantan Tengah mendorong pemerintah untuk menjadikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan penanganan karhutla. Sebab, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari upaya memadamkan api, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkannya.
BEM SI Kerakyatan Kalimantan Tengah menegaskan bahwa masyarakat berhak menghirup udara yang sehat dan memperoleh perlindungan kesehatan yang layak.(riz)
