BNews, Buntok – Anggota Komisi 2 DPRD Barsel Ensilawatika Wijaya menegaskan menolak wacana peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui cara menaikan sewa lapak maupun kenaikan tarif retribusi.
Sebab tugas pemerintah daerah adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Barito Selatan.
Untuk itu, kata Ensi lagi, pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat sebelum bicara soal pemungutan sewa dan retribusi.
“Tugas pemerintah itu kan memberikan kesejahteraan kepada warganya. Jadi sebelum bicara soal meningkatkan PAD semestinya pemerintah menyediakan dulu sarana dan prasarananya bagi masyarakat. Contohnya pasar subuh itu, kalau mau meningkatkan PAD dari situ, bangun dulu pasarnya baru bicara soal sewa lapak dan pungutan pajaknya,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, (19/11)
Selain itu, Ensi juga menyarankan agar OPD bisa memburu potensi pajak dan retribusi dari sektor-sektor lainnya yang sebenarnya sudah diatur di dalam Perda namun seringkali luput dari penegakan aturan.
Beberapa sektor yang menjadi sorotan dia adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di sejumlah Perusahaan yang beroperasi di wilayah Barsel, kemudian izin tambat kapal dan tongkang, galian C untuk aktivitas penimbunan jalan dan pelabuhan perusahaan, serta sejumlah hal lainnya berhubungan dengan aktivitas korporasi dan sudah ada aturannya.
“Hal-hal seperti ini kan selama ini masih banyak luput dari penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah. Jadi bagaimana ke depannya OPD bisa saling berkoordinasi satu dengan yang lain, agar penegakan hukum terhadap korporasi yang beroperasi di wilayah Barsel ini bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tandas Ensi.(riz)






