BUNTOK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Edy Purwanto, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung akuntabilitas dan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Edy Purwanto memimpin rapat entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah di Aula Kantor Bupati Barsel, Senin (17/2).
Dalam kesempatan tersebut, Edy mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja sama menyajikan data yang akurat agar pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2024 dapat berjalan lancar dan efektif.
“Transparansi adalah kunci pengelolaan keuangan daerah dan kami berharap OPD menyajikan laporan yang akurat sehingga hasil pemeriksaan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Edy juga mengapresiasi pencapaian Kabupaten Barsel yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut sebagai bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Opini WTP bukan hanya pencapaian administratif, tetapi bukti bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik dan sesuai aturan. Kami berkomitmen mempertahankan integritas dalam pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Edy menjelaskan bahwa pemeriksaan tahun ini akan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan belanja daerah, termasuk alokasi belanja modal dan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap dana digunakan secara efektif untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Untuk mendukung kelancaran audit, Pemkab Barsel telah menyiapkan ruangan khusus di Kantor BPKAD yang akan digunakan selama proses pemeriksaan.
Sementara itu, perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa fokus pemeriksaan tahun ini lebih mendalam pada kepatuhan terhadap pengelolaan belanja daerah, khususnya belanja modal dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi.
“Kami ingin memastikan bahwa dana dialokasikan dan digunakan secara efektif sesuai perundang-undangan,” tambahnya.
Diharapkan, dengan pemeriksaan ini, pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. (am)
