BARITO.NEWS, Barito Timur – Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Panahan Moetar, membuka Rapat Pembahasan Draft Instruksi Bupati tentang Gerakan Bersama Kepedulian Sosial, Politik, Hukum, dan HAM di Ruang Rapat Bupati pada Senin, 5 Agustus 2024. Rapat ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan organisasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Panahan Moetar menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam gerakan ini. “Kita menggerakkan semua unsur, yang semuanya diundang. Banyak pihak yang terlibat, mulai dari OPD, klub di bagian Sekretariat Nera, hingga berbagai organisasi masyarakat lainnya,” ungkapnya.
Sekretaris Daerah menegaskan bahwa instruksi bupati ini tidak hanya sebagai tindak lanjut dari proyek perubahan (proper) staf ahli, tetapi sebagai upaya untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan gerakan peduli sosial, politik, hukum, dan hak asasi manusia. “Melalui proper ini, kita berharap instruksi bupati ini bisa berjalan dengan baik dan cepat diimplementasikan, terutama di daerah-daerah terpencil,” tambahnya.
Panahan Moetar juga menyoroti penggunaan teknologi dan media sosial dalam mempercepat penyampaian informasi dan respons terhadap isu-isu sosial, politik, hukum, dan HAM. “Dengan adanya grup komunikasi yang kita bentuk, informasi tentang kejadian di daerah terpencil dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ujarnya.
Sebagai contoh, Sekda menjelaskan bagaimana respons cepat dapat diambil jika terjadi bencana atau masalah sosial. “Misalnya ada banjir di suatu desa, informasi tersebut bisa segera diteruskan ke grup, dan tim dari BPBD atau Dinas Sosial dapat segera turun ke lapangan untuk menindaklanjuti,” jelasnya.
Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan paparan dan diskusi yang dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Barito Timur, Ari Panan Lelu, dan dibawakan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Osa. Diskusi ini membahas berbagai strategi dan langkah konkret untuk mengimplementasikan gerakan tersebut di lapangan.
Sekretaris Daerah berharap semua komponen yang hadir dapat bekerja sama dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan gerakan ini. “Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pejabat dan bagian dari pemerintah untuk memastikan gerakan ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
