Buntok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2024.
Rapat yang dipimpin HM Farid Yusran, didampingi Wakil Ketua I, Ideham dan Wakil Ketua II, Rusinah, dilaksanakan di Graha Paripurna DPRD Barsel, Senin (19/5).
Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran mengatakan, sejumlah sektor masih memerlukan peningkatan, khususnya terkait pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat.
“Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan Pansus, kami menyampaikan rekomendasi sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Barsel, Yangsi Hartini mengatakan, rekomendasi disusun melalui pembahasan bersama perangkat daerah dan hasil kunjungan ke lapangan.
“Lewat rekomendasi ini, kami ingin memberikan pengawasan yang lebih optimal sekaligus saran membangun agar pembangunan daerah bisa berjalan lebih efektif,” katanya.
Sebanyak 14 rekomendasi strategis disampaikan DPRD yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien.
DPRD Barsel, tambahnya, juga mendorong peningkatan koordinasi antar OPD agar pelaksanaan program lebih terarah dan tidak tumpang tindih.
“Evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD yang tidak mencapai target juga penting dilakukan agar capaian kinerja pemerintahan dapat terus ditingkatkan,” tambahnya.
Pelaksanaan rapat berjalan tertib dan lancar, mencerminkan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Barsel, Eddy Raya Samsuri – Khristianto Yudha, Sekretaris Daerah, Forkopimda, Kepala OPD, serta tokoh masyarakat, adat dan agama. (am)
Pewarta: E.R. Sakdiah
Editor: Akhmad Madani
