BNews, Buntok – Pegawai yang kurang diberdayakan, dipastikan kesulitan melaksanakan tugasnya, sehingga sulit mempertanggungjawabkan kegiatannya bahkan tidak menutup kemungkinan.
“Hal itu mampu mempengaruhi target program yang diusung pemerintah, dimana capaian kinerja yang diinginkan tidak mampu terselesaikan dengan baik,” kata Rida Sri Ahlina selaku anggota DPRD Barsel, kepada wartawan, beberapa hari lalu.
Politisi partai amanat nasional (PAN) Barsel itu juga mengatakan, dalam menjalankan tugas sangat diperlukan penanganan yang cepat oleh pejabat structural khususnya pejabat eselon II, III dan IV, harus mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab akan keberhasilan tugasnya.
Diharapkan, program kerja pada 2026 nanti, agar dilaksanakan dengan maksimal tentunya harus termonitor dan dievaluasi sesuai dengan yang telah direncanakan.
“Pastinya perlu pula pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya,” kata legislator itu.
Setiap pejabat struktural, lanjut anggota legislatif Barsel itu, harus mempunyai tanggungjawab pada subyek sesuai tugas pokok dan fungsinya, termasuk respon kepekaan terhadap perkembangannya yang terjadi dalam lingkup tugas.
Penugasan bekerja, kata dia, tidak semata-mata yang hanya dapat dalam perintah atasan, akan tetapi segala improvisasi dan perkembangannya harus di ikuti dengan kepekaan.
“Demikian pula respon dan feed back masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan, sehingga perlu secara terus menerus di ikuti perkembangannya dengan arif dan sabar kita meresponnya,” katanya.
Ia menambahkan, bahwa baik dan buruknya pelayanan kepada masyarakat tergantung dari pelayanan PNS khususnya para eselon II, III dan IV.
Ia juga berharap, agar seluruh aparatur pemerintahan bekerja sesuai kapasitasnya. Jangan sampai, fungsi yang dimiliki, disalahgunakan untuk mengambil alih pekerjaan yang bukan menjadi kewenangannya.(riz)
