Jakarta – Pj Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, menjalani evaluasi capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) pada 9 Juli 2024.
Kegiatan ini dihadiri juga oleh Pj Sekda Jufriansyah, Inspektur H Rahmad Muratni, Kepala BPKA Ismail Marzuki, serta sejumlah kepala dinas dari berbagai sektor di Kabupaten Barito Utara.
Tim evaluasi kinerja Pj Bupati Barito Utara dipimpin oleh Brigjen Rustam (Inspektur I Wilayah Kalimantan Tengah) bersama anggota tim lainnya seperti Ikhsan, Mhd Dimiyathi, Aswan Wastama, Tumonggi Siregar, dan Bahtiar.
Drs. Muhlis memaparkan sepuluh indikator prioritas yang merupakan target program utama selama Triwulan III. Indikator tersebut meliputi bidang kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, pengangguran, dan kegiatan prioritas lainnya.
Capaian Kinerja Triwulan III:
- Penanganan Inflasi:
- Inflasi di Barito Utara berhasil dikendalikan, dengan angka inflasi turun signifikan dan menjadi deflasi pada triwulan ini. Langkah-langkah pengendalian bahan pokok dan pengecekan rutin barang di distributor menjadi kunci keberhasilan ini.
- Stunting:
- Angka stunting turun drastis menjadi 4,4% dari 15,03%, berdasarkan hasil intervensi serentak dan pengukuran balita di Barito Utara. Program ini melibatkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- Kemiskinan:
- Kemiskinan ekstrem berkurang, dari ribuan kepala keluarga menjadi 205 KK. Program bantuan sosial, pangan, dan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi faktor utama pengurangan kemiskinan ini.
- Pengangguran:
- Angka pengangguran terbuka menurun menjadi 3,03% dari 3,85% pada periode sebelumnya. Berbagai program ketenagakerjaan telah membantu menurunkan angka pengangguran di Barito Utara.
Drs. Muhlis juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan program-program tersebut.
“Harapannya agar teman-teman terus melakukan kegiatan bersama-sama dan selalu berkoordinasi dengan Pj Sekda, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat,” ujar Drs. Muhlis.
