PALANGKARAYA – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, mengikuti Rapat Asistensi Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Fovere Hotel Palangkaraya, Pada 2 Juli 2024.
Pj Bupati Barito Utara didampingi oleh Pj Sekda Barito Utara Drs. Jufriansyah, Inspektur Kabupaten Barito Utara Muhammad Muratni, dan beberapa kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Barito Utara beserta jajaran.
Dalam rapat virtual tersebut, tim narasumber dari Itjen Kemendagri yang terdiri dari Inspektur III Elfin Elyas, Azwan Wastama, Mhd Dimiyathi, Tumonggi Sitegar, dan Bachtiar memberikan berbagai masukan dan menyampaikan beberapa indikator yang menjadi catatan mereka. Indikator tersebut mencakup penanganan inflasi, capaian kinerja kegiatan unggulan, sistem pengelolaan persampahan, kepatuhan terhadap pelarangan pengangkatan tenaga honorer, penataan dan penyelesaian tenaga honorer, nilai pelaksanaan reformasi birokrasi, P3DN, penanganan pajak dan retribusi yang belum mencapai target, progres pelaksanaan kartu kredit pemerintah, pembuatan peraturan bupati terkait penyederhanaan organisasi, penyetaraan jabatan, perubahan nomenklatur, serta hibah pemilukada.
Tim narasumber mengharapkan agar catatan tersebut segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah kebijakan yang berbasis data untuk memudahkan pemantauan. Selain itu, mereka memberikan masukan dan arahan kepada Pj Bupati Barito Utara sebagai bahan laporan evaluasi kinerja Pj Bupati Triwulan III yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2024 di Itjen Kemendagri, Jakarta.
Pj Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, mengucapkan terima kasih kepada tim narasumber yang telah memberikan saran dan masukan sebagai bahan evaluasi triwulan III.
“Terkait dengan masukan dan saran dari tim narasumber, InsyaAllah akan kami tindaklanjuti semua. Beberapa saran seperti penanganan inflasi akan kami buat gambaran sehingga nantinya akan tergambar jelas apa yang menjadi penyebab dan bagaimana langkah menanganinya,” ujar Drs. Muhlis.
“Kemudian progres capaian kegiatan unggulan akan kami lengkapi. Semoga dalam waktu segera kita bisa menghimpun semuanya sehingga bisa menjadi lebih baik. Begitu juga dengan capaian penanganan persampahan dan larangan pengangkatan tenaga honorer,” lanjutnya.
“Perlu juga kami sampaikan bahwa sisa non-ASN semuanya sudah masuk dalam formasi dan kami sudah siapkan anggarannya apabila semuanya dengan jumlah 3.424 orang yang kami usulkan bisa diterima. Namun, kami juga sudah menyiapkan antisipasi apabila dari semuanya itu tidak terpenuhi,” tambah Drs. Muhlis.
“Terkait dengan saran masukan lainnya seperti MCP, P3DN semua sudah kami siapkan untuk retribusi juga akan kami tindaklanjuti sesuai arahan, kartu kredit pemerintah dalam proses juga dana pemilukada dan terkait netralitas ASN selalu kami sosialisasikan agar supaya terwujud ASN kita yang bersikap netral. Terima kasih atas bantuan dan dukungan tim narasumber kepada kami. Apa yang belum baik akan kami perbaiki, apa yang belum lengkap akan kami lengkapi,” tutup Drs. Muhlis.
