BUNTOK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Asistensi Penginputan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 berbasis Sistem Informasi LPPD (SILPPD).
Kegiatan yang mengusung tema Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah melalui LPPD Berkualitas ini berlangsung di Aula Kantor Bapperida Barsel, Kamis (13/2), dan diikuti oleh perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setda Barsel, Mirwansyah, dalam sambutannya mengapresiasi partisipasi aktif perangkat daerah dalam penyusunan LPPD yang akurat dan tepat waktu.
“LPPD bukan sekadar laporan tahunan, tetapi juga cerminan kinerja pemerintah daerah yang berkontribusi pada pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi antar OPD dalam memastikan data yang diinput ke dalam SILPPD valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap asistensi ini menghasilkan LPPD yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kemajuan pembangunan di Barito Selatan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Barsel, Jaya Wardana, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tim penyusun LPPD dalam menghadapi tantangan administrasi pemerintahan.
“Asistensi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Barsel dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Menurutnya, penyusunan LPPD yang berkualitas membutuhkan koordinasi intensif antar perangkat daerah, terutama dalam pengumpulan dan pemutakhiran data.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan LPPD Barsel sebagai salah satu yang terbaik di Kalimantan Tengah,” imbuhnya.
Kegiatan ini mencakup pemaparan sistem SILPPD, simulasi penginputan data, serta diskusi mengenai kendala teknis yang dihadapi OPD dalam penyusunan laporan.
Melalui asistensi ini, Pemkab Barsel menargetkan penyusunan LPPD Tahun 2024 dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai ketentuan, serta menjadi alat evaluasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah. (am)
