Buntok – Ketua Umum Jaringan Masyarakat untuk Pembentukan Provinsi DAS Barito, Yulius Chandra, bersama Sekretaris Penuntutan Provinsi Barito Raya, Setia Budhi, kembali menggalakkan upaya pembentukan Provinsi Barito Raya.
Semangat tersebut menyusul rencana pemerintah pusat, DPR, dan DPD mencabut moratorium pemekaran wilayah.
Yulius Chandra mengintensifkan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendorong realisasi Daerah Otonomi Baru (DOB) di lima kabupaten di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
“Kami mendorong pertemuan kembali para tokoh, dan dokumennya sudah kami siapkan,” ujar Yulius, Jumat, (31/1).
Menurut Yulius, dukungan berbagai pihak sangat penting untuk mempercepat realisasi administrasi Provinsi Barito Raya.
Salah satu syarat administratifnya adalah calon provinsi baru harus terdiri dari minimal lima kabupaten.
Dalam rencana ini, Provinsi Barito Raya akan mencakup Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, dan Barito Kuala.
Setia Budhi, akademisi Universitas Lambung Mangkurat sekaligus anggota Panitia Pembentukan Provinsi Barito Raya, mengungkapkan bahwa kelengkapan administrasi telah dipenuhi.
Dokumen-dokumen pendukung, termasuk surat dukungan dari lima pemerintah kabupaten dan DPRD setempat, telah disertai data seperti jumlah penduduk, potensi ekonomi, luas wilayah, dan sumber daya alam.
Namun, karena dokumen-dokumen tersebut sudah lama disusun, diperlukan pembaruan data.
“Kita perlu memperbarui data terkait potensi sumber daya daerah DAS Barito, kependudukan, pemerintahan daerah, zona strategis ekonomi, ketahanan pangan nasional, serta pertahanan dan keamanan,” jelas Setia Budhi.
Setia juga mengingatkan bahwa upaya ini telah dirintis sejak 20 tahun lalu, bahkan sejak masa Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin dan Gubernur Kalimantan Tengah Asmawi A Gani.
Deklarasi pembentukan Provinsi Barito Raya juga pernah dilakukan di Kota Ampah, Kabupaten Barito Timur, yang kini memiliki ikon berupa Tugu Deklarasi Barito Raya.
Menurut para penggiat, kehadiran Provinsi Barito Raya sangat strategis, terutama sebagai wilayah penyangga terdekat bagi Ibu Kota Negara (IKN).
Dari aspek pembangunan nasional, Barito Raya diyakini dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
“Rencana pembentukan ini menjadi bagian dari harapan masyarakat DAS Barito sejak 1956. Perjuangan ini panjang, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kami mengajak siapa pun yang memiliki tujuan sama untuk bergabung, tanpa memandang ras atau golongan,” tegas Yulius Chandra.
Dengan momentum pencabutan moratorium pemekaran wilayah, para pegiat berharap impian Barito Raya sebagai provinsi baru segera terwujud.
Upaya ini sekaligus menjadi bukti semangat persatuan masyarakat DAS Barito untuk membangun masa depan yang lebih baik. (am)
