BNews, Buntok – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Barito Selatan Ita Minarni menyampaikan pandangannya dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, bertempat di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Barito Selatan, beberapa hari lalu.
Akan pentingnya inovasi dan sinergi antar instansi dalam menggali potensi PAD yang belum optimal dan dirinya menyoroti bahwa banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Selatan belum berkontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
“Kita Bersama -sama untuk melakukan inovasi dan sinergi dalam rangka untuk mengali sebesar – besar pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Selata ini, agar daerah ini akan semakin maju dan jaya,” kata Ita Minarni dalam rapat.
Terkait pandangannya dalam Rapat Koordinasi Pendapatan PAD tersebut, perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di wilayah Barito Selatan, termasuk yang berada di atas atau di sepanjang sungai wilayah DAS Barito.
“Wajib kita data dan awasi secara ketat, hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas usaha memberikan kontribusi terhadap PAD,”katanya.
Dikatakannya, penertiban terhadap pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu fokus utama dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang selama ini PAD Barito Selatan masih sangat minim. Maka dari itu harus bertindak cepat dan tepat sasaran.
Dan landasan hukum untuk melakukan penertiban sudah sangat jelas. Kita sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur soal izin, pajak, dan retribusi. Bahkan di tingkat daerah, sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi pedoman teknisnya.
“Langkah konkret yang segera dilakukan, adalah pembentukan tim khusus untuk turun langsung ke lapangan. Tim ini nantinya akan bertugas mengidentifikasi aktivitas usaha yang belum taat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah,” Tegasnya.(riz)
