BUNTOK (BNews) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan III Tahun 2025 dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat digelar di Aula Graha Paripurna DPRD Barsel, Senin (14/7).
“Raperda ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya,” ujar Bupati Barsel, Eddy Raya Samsuri.
Penyusunan laporan keuangan daerah mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
Laporan tersebut, katanya, telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah.
“Alhamdulillah, opini Wajar Tanpa Pengecualian kembali kita raih untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut,” katanya.
Opini tersebut menunjukkan laporan keuangan Pemkab Barsel telah disusun wajar dan bebas dari kesalahan material.
BPK juga menyimpulkan sistem pengendalian internal berjalan efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah tahun 2024 dianggarkan Rp1,85 triliun dan terealisasi Rp1,83 triliun atau sebesar 98,97 persen.
Belanja daerah dianggarkan Rp1,94 triliun dan terealisasi Rp1,76 triliun atau sebesar 90,59 persen.
Pembiayaan neto dianggarkan Rp98 miliar dan terealisasi Rp97,9 miliar atau sebesar 99,90 persen.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 mencapai Rp164 miliar.
Ia menambahkan, capaian ini memperkuat komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pemkab Barsel akan terus mendorong pelaksanaan program prioritas sesuai RPJMD 2023–2026,” tambahnya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran didampingi Wakil Ketua I Ideham dan Wakil Ketua II Rusinah.
Hadir pula seluruh anggota DPRD Barsel, jajaran OPD, Forkopimda, dan tamu undangan lainnya. (am)
Pewarta: E.R. Sakdiah
Editor: Akhmad Madani
