Tamiang Layang – BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan kegiatan Asistensi Persiapan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk tahun 2024. Acara ini melibatkan seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kabupaten Barito Timur dan berlangsung di Aula BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 13 Juni 2024.
Inspektur Kabupaten Barito Timur, Josmar L. Banjar Nahor, ST, MT, M.Ak, CFrA, CGCAE, QRMP, menjelaskan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh semua SOPD di Kabupaten Barito Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap SOPD siap menghadapi penilaian mandiri maturitas SPIP. Menurut Josmar, penilaian mandiri maturitas SPIP merupakan proses tahunan untuk mengukur tingkat kematangan pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah.
Penilaian mandiri ini dilakukan oleh assessor dari Pemerintah Daerah dan assessor dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses ini melibatkan penilaian mendalam dan objektif terhadap berbagai aspek pengendalian intern yang telah diterapkan oleh masing-masing SOPD. Selain itu, penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang kemudian akan dievaluasi secara akhir oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Josmar menambahkan bahwa hasil dari penilaian mandiri maturitas SPIP ini akan memberikan gambaran jelas mengenai tingkat maturitas SPIP yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur. “Akan terlihat nantinya tingkat maturitas SPIP pada level berapa capaian kita tahun ini,” ujar Josmar. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana SOPD di Kabupaten Barito Timur telah memenuhi standar dan menjalankan pengendalian intern yang efektif dan efisien.
Dengan adanya kegiatan asistensi ini, diharapkan setiap SOPD dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk penilaian mandiri maturitas SPIP, serta meningkatkan kualitas pengendalian intern yang ada. Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan, demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.
