BARITO.NEWS, Jakarta – DPP Partai Golkar menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai calon ketua umum dalam Rapat Pleno Dewan Pakar yang diadakan beberapa hari lalu. Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Ganjar Razuni, menjelaskan bahwa menurut aturan internal partai, diskusi mengenai calon ketua umum hanya boleh dilakukan saat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
Ganjar Razuni menegaskan, “Dalam Rapat Pleno Dewan Pakar yang terbaru, kami tidak membahas figur-figur calon ketua umum. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Munas XI Partai Golkar.”
Dia juga menambahkan bahwa pembahasan dalam rapat tersebut lebih fokus pada mendengarkan pandangan dan pendapat anggota terkait pelaksanaan Munas yang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
“Jika ada kader yang berbicara mengenai calon ketua umum, itu adalah pendapat pribadi mereka dan tidak mewakili institusi Dewan Pakar Partai Golkar,” jelasnya.
Selain itu, Ganjar Razuni mengungkapkan bahwa Rapat Pleno Dewan Pakar juga membahas sistem pemilihan legislatif (Pileg). Ada dorongan untuk mengembalikan sistem pemilihan DPR/DPRD menggunakan sistem proporsional tertutup. Namun, Ganjar menekankan bahwa proses seleksi calon legislatif harus tetap terbuka dan dapat dikontrol oleh publik melalui scoring dan berbagai instrumen penilaian.
“Proses seleksi calon anggota legislatif harus berpegang pada prinsip prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan integritas yang tidak tercela, serta tidak menimbulkan masalah hukum,” tambah Ganjar.
