BANGKOK – Paetongtarn Shinawatra, putri bungsu mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Thailand pada Jumat, 16 Agustus 2024. Dengan usia 37 tahun, Paetongtarn menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand setelah menerima dukungan dari 319 anggota parlemen, sementara 145 anggota parlemen menolak pencalonannya.
Pelantikan Paetongtarn terjadi dua hari setelah Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk melengserkan Perdana Menteri sebelumnya, Srettha Thavisin. Keputusan ini menjadikan Paetongtarn sebagai perempuan kedua yang memimpin Thailand setelah tantenya, Yingluck Shinawatra, yang juga pernah menjadi perdana menteri.
Paetongtarn merupakan anggota keempat dari keluarga Shinawatra yang memegang jabatan perdana menteri, mengikuti jejak ayahnya, Thaksin Shinawatra; saudara iparnya, Somchai Wongsawat; dan tantenya, Yingluck. Thaksin, yang digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 2006, tetap menjadi tokoh berpengaruh di Thailand.
Sebelum terpilih sebagai perdana menteri, Paetongtarn aktif dalam politik melalui Partai Pheu Thai, di mana ia memimpin kampanye partai pada pemilu tahun lalu. Sebelumnya, ia juga terlibat dalam berbagai posisi dalam partai, termasuk sebagai penasihat dan kepala keluarga Pheu Thai.
Tantangan utama Paetongtarn meliputi upaya membangkitkan ekonomi Thailand dan menghindari intervensi militer serta pengadilan, yang telah membubarkan beberapa pemerintahan sebelumnya.
Dinasti Shinawatra pertama kali muncul dalam politik Thailand ketika Thaksin Shinawatra terpilih sebagai perdana menteri pada 2001. Setelah digulingkan pada 2006, dinasti ini tetap berperan penting dalam politik Thailand melalui berbagai anggota keluarga, meskipun menghadapi berbagai tantangan hukum dan politik.
Paetongtarn, yang mulai terlibat dalam politik pada 2021, menggantikan Srettha Thavisin setelah keputusan pengadilan yang kontroversial. Dengan pelantikan ini, dinasti Shinawatra kembali memegang kendali atas pemerintahan Thailand, membawa harapan untuk reformasi dan stabilitas politik.
