Jakarta – Bruce Daisley, mantan Wakil Presiden Media Sosial X untuk wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, menyarankan agar Elon Musk diancam dengan penangkapan dan penahanan jika dia terus menolak melakukan sensor terhadap konten sayap kanan di platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Dalam kolom opini yang diterbitkan di The Guardian pada Senin, 12 Agustus 2024, Daisley mengkritik langkah Musk yang mengganti kebijakan moderasi konten setelah mengakuisisi Twitter dan mengubahnya menjadi X pada 2022. Daisley menilai bahwa sebelum akuisisi Musk, X adalah platform media sosial yang lebih ramah pengguna berkat kebijakan yang membatasi perilaku antisosial.
Daisley menuduh Musk membiarkan penyebaran konten ekstremis yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, seperti yang terlihat dalam unggahan terbaru terkait kerusuhan di Inggris. “Berdasarkan pengalaman saya, ancaman sanksi pribadi lebih efektif daripada denda perusahaan. Jika Musk terus menyebarkan konten berbahaya, surat perintah penangkapan bisa jadi solusi,” kata Daisley.
Daisley juga menyerukan agar otoritas Inggris menindak influencer sayap kanan seperti Tommy Robinson dengan memblokir akun mereka di X. Dia mendesak agar undang-undang keamanan Inggris 2023 diterapkan untuk memperketat pengawasan terhadap konten berbahaya.
Sementara itu, Telegraph melaporkan bahwa Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sedang mempertimbangkan revisi undang-undang keamanan untuk memungkinkan hukuman terhadap perusahaan media sosial yang gagal mengatasi konten legal namun berbahaya. Undang-undang yang akan mulai berlaku tahun depan menuntut perusahaan media sosial bertanggung jawab atas konten ilegal di platform mereka.
Komisi Kepolisian Metropolitan London, di bawah pimpinan Sir Mark Rowley, telah mengumumkan rencana untuk mendakwa orang-orang yang memposting tentang kerusuhan di media sosial. Rowley menekankan pentingnya kepatuhan hukum, dan menyebutkan bahwa individu seperti Elon Musk mungkin menjadi target investigasi.
